Sherly Gebrak Sektor Perikanan, 1.000 Mesin Kapal Dibidik untuk Nelayan Malut

Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat sektor perikanan tangkap dengan memperluas akses alat produksi, pembiayaan usaha, hingga perlindungan keselamatan kerja bagi nelayan.

Komitmen tersebut ditunjukkan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos saat menyerahkan bantuan mesin tempel kapal kepada nelayan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara, Sofifi, Kamis, 16 Juli 2026.

Bantuan berupa mesin tempel merek Yamaha dan Suzuki berkapasitas 15 PK dan 20 PK itu diserahkan secara simbolis kepada nelayan dari sejumlah daerah, di antaranya Kota Ternate, Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Halmahera Utara.

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemprov Maluku Utara dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pendapatan Nelayan Naik

Dalam kesempatan itu, Sherly berdialog langsung dengan para nelayan penerima manfaat. Salah satunya Rudi Tinake, nelayan asal Desa Momojiu, Kabupaten Pulau Morotai.

Rudi mengungkapkan, pembiayaan KUR BRI sebesar Rp50 juta telah membantu meningkatkan kapasitas usahanya. Bahkan, ia mengaku mampu memperoleh pendapatan bersih hingga Rp41 juta hanya dalam waktu 13 hari melaut.

Dengan cicilan sekitar Rp1,5 juta per bulan selama tiga tahun, Rudi menilai skema pembiayaan tersebut sangat membantu nelayan mengembangkan usaha tanpa terbebani biaya modal yang terlalu besar.

Mendengar pengalaman tersebut, Sherly meminta para penerima bantuan menjaga kepercayaan pemerintah dan perbankan dengan disiplin memenuhi kewajiban kredit.

“Saya minta bapak-bapak fokus untuk mencicil di bank tepat waktu. Jangan sampai catatan kredit (SLIK) menjadi merah atau macet, karena pemerintah daerah yang menjadi penjamin bapak-bapak ke bank,” tegas Sherly.

Menurut Sherly, Pemprov Maluku Utara berperan sebagai penghubung agar nelayan mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah. Namun, keberlanjutan program tersebut sangat bergantung pada kemampuan nelayan menjaga kualitas kredit.

Ia juga mendorong nelayan memanfaatkan pembiayaan secara berkelanjutan. Setelah kredit lunas dalam kurun dua hingga tiga tahun, nelayan dapat kembali mengajukan pembiayaan untuk membeli kapal baru.

Sementara kapal lama tetap dapat dimanfaatkan melalui sistem bagi hasil sehingga mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru.

“Kalau kredit sudah selesai, kapal baru bisa diambil lagi. Kapal lama bisa digunakan nelayan lain dengan sistem bagi hasil agar membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.

Plafon KUR Dibuat Lebih Fleksibel

Sherly juga merespons berbagai kendala administrasi yang disampaikan nelayan. Salah satunya datang dari Sahril Do Dasim, nelayan asal Halmahera Barat, terkait batas minimal plafon KUR Bank Mandiri.

Hasil koordinasi kemudian menyepakati agar plafon KUR untuk program bodi kapal dibuat lebih fleksibel, yakni berkisar Rp35 juta hingga Rp50 juta.

Kebijakan tersebut diharapkan membuat nelayan tidak mengambil kredit melebihi kemampuan pembayaran dan dapat menekan risiko kredit macet.

Pemprov Maluku Utara juga mendorong pemanfaatan kebijakan pemerintah pusat terkait pemulihan catatan SLIK atau BI Checking bagi masyarakat dengan tunggakan tertentu, sehingga nelayan tetap memiliki peluang mengakses pembiayaan usaha.

Target 1.000 Mesin Kapal

Untuk tahun 2026, Pemprov Maluku Utara menargetkan penyaluran 1.000 unit mesin kapal kepada nelayan.

Dari alokasi awal sebanyak 443 unit, hingga saat ini telah tersalurkan 146 unit. Sebanyak 60 unit di antaranya diserahkan pada tahap ketiga.

Sherly meminta DKP Maluku Utara memperkuat pendataan dan melakukan pendekatan jemput bola agar lebih banyak nelayan dapat mengikuti program tersebut.

Pemprov juga membuka peluang dukungan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk memperluas cakupan program pada 2027.

Rumpon Ilegal Jadi Perhatian

Selain memperkuat alat produksi, Pemprov Maluku Utara juga berupaya melindungi wilayah tangkap nelayan lokal dengan menertibkan keberadaan rumpon ilegal yang diduga mengganggu aktivitas nelayan.

Bersama kementerian terkait dan Direktorat Jenderal Pengawasan, DKP Maluku Utara akan melakukan penataan terhadap rumpon tidak berizin yang diduga milik kapal-kapal besar dari luar daerah.

Rencana tersebut akan dituangkan melalui nota kesepahaman atau MoU pada akhir Juli.

Nelayan juga diminta aktif melaporkan keberadaan rumpon ilegal dengan menyertakan bukti berupa foto maupun video kepada petugas.

Nelayan Wajib Terlindungi BPJS

Bagi Sherly, penguatan sektor perikanan tidak hanya berbicara soal alat produksi dan modal usaha. Keselamatan nelayan serta perlindungan ekonomi keluarga juga menjadi bagian penting dari program tersebut.

Karena itu, seluruh penerima bantuan mesin kapal diwajibkan memiliki kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan iuran sekitar Rp200 ribu per tahun, nelayan mendapatkan perlindungan apabila mengalami kecelakaan kerja saat melaut. Bahkan, ahli waris dapat memperoleh santunan hingga Rp220 juta, termasuk dukungan pendidikan bagi anak-anak nelayan.

“Yang kita bangun bukan hanya alat tangkap, tetapi juga perlindungan ekonomi keluarga nelayan,” kata Sherly.

Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan koordinasi teknis antara Pemprov Maluku Utara, BRI, Bank Mandiri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pihak Yamaha dan Suzuki Marine.

Koordinasi itu dilakukan untuk menyelesaikan berbagai kendala pembiayaan nelayan, termasuk pengembalian kredit tertentu agar dapat kembali menggunakan skema KUR dengan bunga ringan sebesar 6 persen.

Pemprov Maluku Utara berharap kombinasi bantuan alat produksi, akses pembiayaan, perlindungan BPJS, dan penataan wilayah tangkap dapat mendorong nelayan lokal semakin produktif, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.