Gubernur Sherly: Kemiskinan Bukan Sekadar Angka, Keluarga Harus Naik Kelas
Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat langkah penanganan kemiskinan dengan memastikan data keluarga miskin benar-benar akurat dan menjadi dasar intervensi yang tepat sasaran.
Hal tersebut dibahas Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti. Keduanya membahas pemadanan data kemiskinan, termasuk menyamakan pemahaman terkait desil dan indikator kemiskinan di Maluku Utara.
Sherly menegaskan, kemiskinan tidak boleh hanya dilihat sebagai angka statistik. Di balik data tersebut terdapat keluarga yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah agar mampu meningkatkan taraf hidup.
Baca Juga:
“Kemiskinan bukan sekadar angka. Di baliknya ada keluarga yang harus kita bantu naik kelas,” ujar Sherly.
Ia menjelaskan, gambaran garis kemiskinan rumah tangga di Maluku Utara berada di kisaran Rp4 juta per bulan untuk satu keluarga, dengan rata-rata anggota rumah tangga sekitar lima hingga enam orang.
Kondisi tersebut, kata Sherly, menunjukkan pentingnya pemadanan data dilakukan secara lebih detail dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga:
Data yang akurat nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara utuh mengenai keluarga yang membutuhkan intervensi pemerintah, mulai dari siapa penerimanya, lokasi tempat tinggal, persoalan yang dihadapi hingga jenis bantuan yang paling sesuai.
“Siapa keluarganya, di mana, apa masalahnya, dan bantuan apa yang dibutuhkan,” katanya.
Menurut Sherly, pendekatan berbasis data tidak hanya akan digunakan untuk menangani persoalan kemiskinan. Pemprov Maluku Utara juga akan menerapkan pola serupa dalam menangani pengangguran dan stunting.
Baca Juga:
Dengan pemadanan data yang lebih akurat, pemerintah dapat menghindari intervensi yang tidak tepat sasaran sekaligus memastikan program benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Datanya tepat, intervensinya tepat, keluarga naik kelas,” tegasnya.
Sherly menekankan, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari membaiknya angka kemiskinan atau indikator pembangunan lainnya.
Baca Juga:
Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan adanya perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
“Karena tujuan akhirnya bukan sekadar angka membaik, tapi hidup masyarakat yang benar-benar membaik,” pungkas Sherly.
Baca Juga:
Join channel telegram infosofifi.id agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
