Sarbin Sehe Ungkap PR Besar Pemprov Malut: Benahi Keuangan dan Dongkrak PAD

Pemerintah Provinsi Maluku Utara diminta serius membenahi tata kelola keuangan daerah sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dua persoalan tersebut menjadi catatan penting Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dalam kunjungan kerja ke Maluku Utara.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengatakan catatan BAKN DPR RI harus menjadi pekerjaan rumah yang segera ditindaklanjuti Pemprov Maluku Utara.

Hal itu disampaikan Sarbin usai menghadiri pertemuan bertajuk “Sinkronisasi dan Harmonisasi Siklus APBD dan APBN” di Aula BPK Perwakilan Maluku Utara, Selasa (2/6/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Tim BAKN DPR RI Herman Khaeron, Plt Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara Bhuono Agung Nugroho, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, serta sejumlah pimpinan OPD Pemprov Maluku Utara.

Sarbin menyebut terdapat dua rekomendasi utama yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Pertama adalah perbaikan tata kelola keuangan, dan yang kedua bagaimana pemerintah daerah terus meningkatkan pendapatan asli daerah,” ujar Sarbin.

Menurutnya, pembenahan tata kelola keuangan tidak bisa dilakukan secara parsial. Perbaikan harus berjalan konsisten agar pengelolaan anggaran semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian penting dari upaya Pemprov Maluku Utara meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Saat ini, opini laporan keuangan Pemprov Maluku Utara masih berada pada status Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Rekomendasinya agar tata kelola keuangan terus diperbaiki sehingga suatu saat kita bisa meraih opini WTP. Karena saat ini status laporan keuangan kita masih WDP,” kata Sarbin.

Potensi PAD Malut Dinilai Masih Besar

Selain persoalan tata kelola keuangan, Sarbin menilai penguatan PAD menjadi kunci untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Ia menyebut Maluku Utara memiliki potensi ekonomi yang besar dan masih dapat dikembangkan untuk memperluas sumber penerimaan daerah.

Pemprov Maluku Utara, kata dia, akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BPK, untuk mengidentifikasi sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan menjadi sumber PAD.

“Maluku Utara memiliki potensi yang sangat besar untuk terus meningkatkan PAD. Pendapatan itu nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sarbin juga menyampaikan apresiasi kepada BAKN DPR RI atas berbagai masukan yang diberikan terkait pengelolaan keuangan dan arah pembangunan Maluku Utara.

BAKN Soroti Perencanaan Anggaran dan Aset Daerah

Sementara itu, Ketua Tim BAKN DPR RI Herman Khaeron menekankan pentingnya sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, harmonisasi APBN dan APBD dibutuhkan agar program pembangunan berjalan efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

BAKN juga menyoroti regulasi terkait pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dinilai masih kurang fleksibel.

Herman mengatakan BAKN DPR RI tengah mengkaji kemungkinan perbaikan regulasi agar pemanfaatan SiLPA dapat dilakukan lebih optimal setelah proses pemeriksaan oleh BPK selesai.

Terkait opini WDP yang masih diperoleh Pemprov Maluku Utara, Herman menyebut terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, di antaranya perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kemampuan PAD.

Selain itu, penataan aset daerah yang kompleks juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah.

Meski demikian, BAKN DPR RI optimistis Pemprov Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe mampu melakukan pembenahan.

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan keuangan diharapkan tidak hanya mampu mengantarkan Maluku Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel, transparan, serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.