HUT ke-27 Malut, Sherly Bidik Kemiskinan 3 Persen dan Bangun 300 Km Jalan

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memaparkan sejumlah capaian dan target pembangunan daerah dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Maluku Utara. Melalui tema “Tumbuh Harus Terasa”, pemerintah provinsi menargetkan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Sherly dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Maluku Utara dalam rangka HUT ke-27 Malut, Senin, 12 Oktober 2026.

Dalam pidatonya, Sherly menegaskan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Hasil pembangunan harus dirasakan langsung masyarakat melalui akses infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga terbukanya lapangan kerja.

“Provinsi ini diperjuangkan bersama, maka masa depannya pun harus dibangun bersama,” tegas Sherly.

Ia menyebut ekonomi Maluku Utara tumbuh 21 persen pada 2025 dan berada di kisaran 19 persen pada 2026. Pertumbuhan tersebut ditopang ekspansi kawasan industri dan investasi yang terus berkembang.

Dari sebelumnya sekitar satu hingga dua kawasan industri, kini Maluku Utara memiliki tiga kawasan industri. Investasi baru disebut mencapai Rp27 triliun, sedangkan nilai investasi kawasan industri secara kumulatif mencapai Rp475,85 triliun.

Sektor industri juga membuka peluang kerja dalam skala besar. Di Pulau Obi, misalnya, PT Harita disebut menyerap sekitar 30.000 tenaga kerja.

Meski demikian, Sherly mengakui pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat lebih luas bagi warga di 10 kabupaten/kota.

Jalan Provinsi Jadi Prioritas, Target 300 Kilometer

Salah satu fokus utama pembangunan Pemprov Malut adalah memperkuat konektivitas wilayah. Dari sekitar 1.000 kilometer jalan yang menjadi kewenangan provinsi, tingkat kemantapannya baru mencapai 46 persen.

Pada 2025, pembangunan jalan provinsi mencapai 25 kilometer. Angka itu meningkat menjadi 125 kilometer pada 2026, sehingga total pembangunan jalan hotmix selama dua tahun mencapai 150 kilometer.

Pemerintah menargetkan tambahan 150 kilometer pada 2027. Dengan demikian, total pembangunan jalan hotmix ditargetkan mencapai 300 kilometer, sedangkan sisa sekitar 250 kilometer direncanakan diselesaikan pada 2028–2029.

Pembangunan jalan tani juga diperluas. Setelah mencapai 150 kilometer sepanjang 2025–2026, pemerintah menargetkan tambahan 200 kilometer pada 2027 melalui inovasi stabilisasi tanah.

Untuk memperkuat akses antardaerah, sebanyak 31 jembatan telah diselesaikan pada tahap pertama, sementara tahap kedua menargetkan pembangunan 30 jembatan tambahan.

Dukungan pembangunan infrastruktur melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah juga menyasar 10 kabupaten/kota, dengan alokasi Rp300 miliar pada 2025 dan Rp240 miliar pada tahun berikutnya.

Bedah Rumah dan Beasiswa Diperluas

Di sektor perumahan, Pemprov Malut meningkatkan program bedah rumah dari 700 unit pada 2025 menjadi 1.200 unit pada 2026. Pada 2027, pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan 1.500 rumah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pemerintah juga memperjuangkan peningkatan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dari target awal 5.300 rumah pada 2026, sebanyak 4.542 rumah telah terverifikasi.

Untuk 2027, kuota BSPS ditargetkan meningkat menjadi 10.000 rumah yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Di bidang pendidikan, Sherly menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi penting agar generasi muda Maluku Utara mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Pemprov telah mengintegrasikan layanan SMA, SMK, dan SLB pada 100 hari pertama pemerintahan. Program beasiswa juga direncanakan diperluas dari kuota awal 1.000 penerima beasiswa reguler.

Kerja sama pendidikan dijalin dengan Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui jalur afirmasi.

Selain itu, pemerintah mendorong kehadiran Politeknik Ketenagakerjaan untuk menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan industri.

Anggaran revitalisasi SMA tercatat Rp92 miliar pada tahun sebelumnya dan Rp51 miliar pada tahun berjalan. Pemprov juga mengupayakan tambahan anggaran Rp40 miliar.

Layanan Kesehatan Diperkuat hingga Kepulauan

Pada sektor kesehatan, pelayanan operasi jantung telah diresmikan di Halmahera Utara dan Ternate pada 2026.

Pemprov juga mengupayakan dukungan pemerintah pusat senilai Rp150 miliar untuk fasilitas kesehatan di Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu.

Dukungan tersebut mencakup penyediaan fasilitas ICU, CT-Scan, serta ruang operasi untuk bayi prematur. Revitalisasi rumah sakit regional di Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Tidore Kepulauan turut disiapkan.

Sementara itu, Dinas Kesehatan mengejar revitalisasi puskesmas dengan alokasi anggaran Rp51 miliar.

Penguatan fasilitas kesehatan ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan medis yang layak tanpa harus selalu bergantung pada fasilitas di wilayah tertentu.

Anggaran 2027 Diproyeksikan Rp3,8 Triliun

Untuk mendukung agenda pembangunan, pendapatan daerah Maluku Utara pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp3,57 triliun atau meningkat 25,5 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp800 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp3,8 triliun, meningkat 54 persen dibandingkan APBD induk 2026. Sekitar 30 persen anggaran diprioritaskan untuk memperkuat konektivitas wilayah.

Di bidang kesejahteraan, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 3 persen dan tingkat pengangguran menjadi 2,5 persen. Intervensi program direncanakan menyasar sekitar 13.000 keluarga miskin ekstrem.

Pemprov juga menyiapkan program bibit kelapa untuk lahan seluas 15.000 hektare dan pembukaan 3.000 hektare lahan baru guna memperkuat sektor pertanian.

Adapun di sektor perikanan, pemerintah mendorong penyaluran 1.000 kredit usaha rakyat (KUR) bagi nelayan melalui BRI, disertai dukungan mesin perahu berkekuatan 15 dan 20 PK.

Bantuan lainnya mencakup 32 unit mesin melalui program CSR, mobil jenazah, dan ambulans. Pemerintah juga mendorong program modal kerja sebesar Rp4 juta dengan cicilan Rp100 ribu hingga Rp180 ribu per minggu dan tenor enam bulan sampai satu tahun.

Terkait keuangan daerah, Pemprov Malut mengalokasikan Rp300 miliar dalam APBD Perubahan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH). Pada 2027, pemerintah merencanakan alokasi Rp250 miliar yang akan dibayarkan secara bertahap.

Sherly: Pembangunan Bukan Tugas Satu Kelompok

Menutup pidatonya, Sherly menegaskan pembangunan Maluku Utara membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya gubernur, wakil gubernur, jajaran pemerintahan, maupun kelompok politik tertentu.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari infrastruktur yang lebih baik, akses pendidikan dan kesehatan, hingga kesempatan ekonomi yang semakin luas.

“Membangun Maluku Utara tidak bisa menjadi pekerjaan satu gubernur, wakil gubernur, satu jajaran pemerintahan, atau satu kelompok politik. Provinsi ini diperjuangkan bersama, maka masa depannya pun harus dibangun bersama,” ujarnya.

Sherly berharap momentum HUT ke-27 menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan bukan sekadar angka dan proyek, melainkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Maluku Utara.

“Dirgahayu ke-27 Provinsi Maluku Utara, Tumbuhnya Harus Terasa,” pungkasnya.