Gubernur Sherly Dorong CSR Harita Naik Kelas, Jalan Lingkar Obi Jadi Prioritas

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda meminta PT Harita Nickel meningkatkan kualitas program Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih terukur, transparan, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Hal itu disampaikan Sherly saat menghadiri Temu Sinergi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Harita Nickel di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Kamis, 27 Agustus 2026.

Menurut Sherly, CSR perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun pengelola kawasan industri harus memberikan dampak nyata, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Ia juga mendorong adanya transparansi terkait besaran anggaran dan rincian penggunaan CSR setiap tahun. Data tersebut dinilai penting bagi pemerintah untuk memetakan kontribusi setiap perusahaan, termasuk Harita Nickel, IWIP, dan Antam, sehingga program pembangunan tidak tumpang tindih.

“Kami butuh CSR-nya naik kelas. Efektivitas CSR tidak diukur dari berapa banyak program yang diadakan, tetapi berapa banyak jumlah penduduk di sekitar kawasan industri atau tambang yang masalahnya terselesaikan,” kata Sherly.

Sherly menilai arah program CSR perlu disesuaikan dengan struktur sosial ekonomi masyarakat Maluku Utara.

Dari sekitar 1,4 juta penduduk Maluku Utara, sekitar 60 persen bekerja sebagai petani dan 20 persen sebagai nelayan. Sementara sektor industri pertambangan disebut menyerap sekitar 150 ribu hingga 200 ribu tenaga kerja.

Karena itu, perusahaan didorong tidak hanya berorientasi pada sektor industri, tetapi juga memperkuat pertanian dan perikanan yang masih menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.

“Kalau melihat struktur masyarakat kita, sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Karena itu, kesejahteraan petani dan nelayan harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Khusus kepada Harita Nickel, Sherly meminta cakupan program CSR diperluas. Menurutnya, manfaat CSR jangan hanya terkonsentrasi di desa-desa ring 1, tetapi juga menjangkau masyarakat di seluruh kawasan Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan.

Dari berbagai kebutuhan yang disampaikan masyarakat, terdapat dua infrastruktur yang dinilai mendesak, yakni jalan tani dan jalan lingkar Pulau Obi.

Sherly menyebut pembangunan kedua infrastruktur tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi sekaligus membuka akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.

“Jika harus memilih dengan anggaran yang ada, masyarakat Obi sangat membutuhkan jalan lingkar dan jalan tani,” jelasnya.

Jalan yang memadai akan mempermudah masyarakat mengangkut hasil pertanian, seperti cengkeh, pala, dan kelapa, menuju pusat-pusat ekonomi. Infrastruktur tersebut juga menjadi akses vital menuju fasilitas kesehatan, terutama dalam kondisi darurat.

Pemprov Maluku Utara, kata Sherly, telah berkomitmen membangun jalan lapen sepanjang 15 kilometer setiap tahun di Pulau Obi.

Namun, dengan panjang jalan lingkar Obi yang mencapai sekitar 330 kilometer, penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi lintas pihak.

Sherly mendorong adanya pembagian porsi pembangunan antara pemerintah pusat melalui APBN, Pemprov Maluku Utara, Pemkab Halmahera Selatan, dan CSR Harita Nickel.

Dengan skema kolaborasi tersebut, jalan lingkar Pulau Obi diharapkan dapat dituntaskan dalam kurun waktu enam hingga tujuh tahun ke depan.

“Harus ada pembagian peran. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, dan perusahaan bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan infrastruktur di Obi,” tandasnya.

Menurut Sherly, sinergi pemerintah dan perusahaan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban CSR. Lebih dari itu, kolaborasi tersebut harus menjadi instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat ekonomi masyarakat, serta memperluas akses warga terhadap layanan dasar.

Dengan demikian, CSR perusahaan di Maluku Utara diharapkan tidak sekadar dihitung dari banyaknya program yang digelar, tetapi dari seberapa besar persoalan masyarakat yang benar-benar berhasil diselesaikan.