Pemprov Siapkan Inovasi Jalan Tani Tanpa Sirtu, PUPR Uji Ketahanan hingga 10 Tahun

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan inovasi pembangunan jalan tani tanpa menggunakan material pasir dan batu (sirtu). Melalui teknologi stabilisasi tanah, jalan akan dibangun dengan memanfaatkan tanah asli yang dicampur semen, air, dan bahan aditif.

Inovasi ini direncanakan mulai diterapkan pada 2027, setelah melalui serangkaian pengujian teknis untuk memastikan kualitas dan daya dukung konstruksi.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meninjau langsung uji coba teknologi tersebut di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara, Sofifi, Sabtu, 10 Oktober 2026.

Saat peninjauan, Gubernur didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar.

“Tahun depan kita bangun jalan tani sudah menggunakan ini, tidak pakai sirtu lagi,” kata Sherly.

Menurutnya, penerapan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas jalan tani yang menjadi akses penting bagi petani untuk menunjang aktivitas produksi dan mengangkut hasil panen.

Sherly menegaskan, peningkatan kualitas infrastruktur pertanian harus diupayakan tanpa membebani anggaran pembangunan.

“Dengan harga yang sama dengan sirtu, kualitasnya lebih baik,” ujarnya.

Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, menjelaskan, pembangunan jalan tani menggunakan sirtu selama ini masih menghadapi persoalan ketahanan. Meski telah melalui proses pemadatan, permukaan jalan berpotensi rusak kembali dalam satu hingga dua tahun sehingga membutuhkan pemeliharaan.

“Ketika dipadatkan, walaupun pemadatannya sudah baik, jalan tetap membutuhkan pemeliharaan. Dalam satu sampai dua tahun harus dipelihara kembali,” jelas Risman.

Untuk mencari solusi, PUPR Maluku Utara bekerja sama dengan tim dari China melakukan uji coba teknologi stabilisasi tanah menggunakan bahan tambahan atau additive.

Pengujian awal dilakukan menggunakan lima meter kubik tanah asli di area samping Kantor Dinas PUPR Maluku Utara.

Dalam prosesnya, tanah terlebih dahulu dibersihkan dari sampah, kotoran, dan batu berukuran besar. Selanjutnya, tanah dicampur dengan semen, air, serta bahan aditif sebelum diaduk dan dipadatkan sesuai kebutuhan konstruksi.

Untuk komposisi kelas A atau kualitas terbaik, lima meter kubik tanah membutuhkan 19 sak semen, 450 liter air, dan 2,7 liter bahan aditif.

Risman menjelaskan, proses pengerjaan diawali dengan membersihkan dan mengurai tanah. Air kemudian dicampur dengan bahan aditif sebelum dituangkan ke tanah. Setelah itu, semen ditambahkan dan seluruh material diaduk hingga tercampur merata.

“Tanah digenggam, ketika dilepas langsung terbentuk. Itu menandakan campurannya siap dipakai,” ungkapnya.

Biaya Setara Sirtu, Daya Tahan Masih Diuji

Dari sisi anggaran, teknologi stabilisasi tanah ini diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp200 juta hingga Rp250 juta per kilometer. Nilai tersebut relatif setara dengan pembangunan jalan tani menggunakan metode konvensional berbahan sirtu.

Perbedaan yang diharapkan terletak pada daya tahan konstruksi dan kebutuhan pemeliharaan. Jalan tani berbahan sirtu umumnya membutuhkan perawatan dalam satu hingga dua tahun, sedangkan jalan dengan teknologi stabilisasi tanah ini diproyeksikan mampu bertahan hingga 10 tahun, dengan pemeliharaan berkala sekitar lima tahun.

Meski demikian, proyeksi ketahanan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pengujian teknis dan penerapan di lapangan.

PUPR Maluku Utara akan melakukan pengujian California Bearing Ratio (CBR) di laboratorium untuk mengukur daya dukung tanah setelah dicampur bahan stabilisasi. Hasil pengujian ini akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan kelayakan teknologi sebelum diterapkan secara lebih luas.

“Kami ingin memastikan inovasi ini memenuhi dua aspek, yakni efektif dari sisi waktu pelaksanaan dan efisien dari sisi anggaran,” kata Risman.

Selain pembangunan jalan tani, teknologi stabilisasi tanah tersebut juga berpotensi dimanfaatkan untuk penguatan tebing dan konstruksi lain yang membutuhkan peningkatan daya dukung tanah.

Penerapan pada 2027 akan bergantung pada hasil pengujian teknis serta kesesuaian teknologi dengan kondisi tanah di lapangan.

Jika memenuhi persyaratan, inovasi ini diharapkan menjadi alternatif pembangunan infrastruktur pertanian di Maluku Utara, dengan kualitas konstruksi yang lebih baik, biaya yang tetap terkendali, dan kebutuhan pemeliharaan yang lebih efisien.