Kontrak Payung Jadi Senjata, Sherly Dorong UMKM Penggerak Perekonomian Daerah

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mendorong pembenahan tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar tidak hanya berjalan transparan dan akuntabel, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Sherly menilai belanja pemerintah harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal untuk terlibat dalam rantai pengadaan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Sherly saat membuka kegiatan Penyamaan Persepsi Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Peningkatan Kapasitas Pengaduan PBJ, serta Strategi Pengadaan dalam Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri UMK-K melalui Konsolidasi Pengadaan di Bela Hotel, Selasa (30/6/2026).

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Menurut Sherly, forum tersebut menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman antara pihak pengadaan, aparat pengawasan, dan lembaga terkait dalam menangani berbagai persoalan PBJ.

“Pertemuan hari ini bertujuan mencari titik temu antara LKPP, Kejaksaan, serta pengelola pengadaan barang dan jasa,” ujar Sherly.

Ia berharap koordinasi tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola pengadaan, termasuk penerapan kontrak payung dan konsolidasi material.

“Saya berharap koordinasi seperti ini terus dilakukan dengan tujuan mitigasi masalah,” katanya.

Belanja Pemerintah Harus Berdampak

Sherly menekankan tiga hal penting dalam memperkuat sistem pengadaan pemerintah.

Pertama, memperkuat kolaborasi antara LKPP, APIP, TAPD, OPD hingga pelaksana pengadaan sejak tahap perencanaan hingga pekerjaan selesai.

Kedua, memperkuat sistem pengaduan agar setiap persoalan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Ketiga, menjadikan belanja pemerintah sebagai salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam konteks tersebut, Sherly menilai penerapan kontrak payung memiliki peluang besar untuk membuka ruang keterlibatan pelaku usaha kecil dan UMKM lokal.

“Mudah-mudahan ditindaklanjuti secara konkret sehingga proyek ini tidak hanya dinikmati segelintir pengusaha besar, tetapi memberikan efek domino bagi UMKM lokal di Maluku Utara,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi langkah konsolidasi kontrak payung, keterlibatan pelaku usaha dan UMKM, serta upaya meningkatkan kompetensi pejabat pembuat komitmen (PPK).

Menurut Sherly, penguatan sumber daya manusia di bidang pengadaan menjadi bagian penting untuk memastikan proses PBJ berjalan sesuai aturan sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi daerah.

“Ke depan kita perlu memperkuat kompetensi PPK dan sertifikasi PBJP serta mendorong ASN yang berkarir di bidang pengadaan,” ucapnya.

Sherly berharap penguatan tata kelola PBJ dapat menciptakan sistem pengadaan yang lebih profesional, terbuka, dan memberi kesempatan yang lebih luas kepada pelaku usaha lokal.

Dengan demikian, anggaran pemerintah tidak hanya terserap dalam bentuk proyek, tetapi juga mampu menciptakan perputaran ekonomi dan memperkuat UMKM di Maluku Utara.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kajati Maluku Utara Sufahri bersama jajaran, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, para asisten, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Malut.