Kementerian PU Ditindaklanjuti Usulan Gubernur Sherly, Infrastruktur Sofifi Jadi Prioritas
Upaya Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal mulai mendapat respons dari pemerintah pusat. Kementerian Pekerjaan Umum menindaklanjuti sejumlah usulan pembangunan yang diajukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dengan pengembangan kawasan Sofifi dan kawasan ekonomi baru Trans Kieraha menjadi perhatian khusus.
Sebelumnya, Sherly Tjoanda aktif mengkomunikasikan kebutuhan pembangunan Maluku Utara kepada pemerintah pusat. Sejumlah agenda tersebut dibahas melalui pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Komisi III DPR RI, hingga Kementerian Pekerjaan Umum.
Pemprov Maluku Utara mengusulkan dukungan pembiayaan melalui APBN sebesar Rp2,615 triliun untuk membiayai berbagai program prioritas.
Baca Juga:
Usulan tersebut meliputi pembangunan jalan melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) sebesar Rp809,85 miliar, program irigasi Rp127,95 miliar, serta percepatan pengembangan Kota Baru Sofifi sebesar Rp636,12 miliar.
Selain itu, Pemprov Maluku Utara mengusulkan sejumlah program melalui balai-balai wilayah Kementerian PU untuk 2026. Program tersebut mencakup penataan kawasan senilai Rp190,7 miliar, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Rp264,4 miliar, pembangunan SPAM dan IPA Rp142,7 miliar, pengembangan jaringan SPAM Rp57,8 miliar, pembangunan jembatan Rp57,3 miliar, serta pembangunan tanggul dan konstruksi pengaman pantai Rp286 miliar.
Namun, dari seluruh usulan tersebut, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap dua agenda dengan nilai strategis dan kebutuhan anggaran besar, yakni pengembangan kawasan Sofifi dan kawasan ekonomi baru Trans Kieraha.
Baca Juga:
Plt. Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Iriyanto Djafar mengatakan, kedua agenda itu menjadi pembahasan utama dalam pertemuan dengan Kementerian PU di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
“Yang dibahas detail itu pengembangan wilayah kawasan ekonomi baru Trans Kieraha, kedua pengembangan kawasan ibu kota Sofifi,” kata Risman kepada RRI.
Menurut Risman, seluruh usulan pembangunan Pemprov Maluku Utara tetap ditindaklanjuti. Namun, realisasinya akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal dan kemampuan anggaran pemerintah pusat.
Baca Juga:
“Jadi usulan itu semua ditindaklanjuti, disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Yang dibahas khusus karena anggarannya cukup besar dan dibahas khusus untuk ditindaklanjuti itu dua tadi, pengembangan kawasan Sofifi dan kawasan ekonomi baru Trans Kieraha,” ujarnya.
Pengembangan Kota Baru Sofifi menjadi salah satu agenda strategis karena ibu kota Provinsi Maluku Utara tersebut diproyeksikan menjadi daerah penyangga dua Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Kawasan Industri Weda dan Kawasan Industri Buli.
Untuk memperkuat fungsi Sofifi sebagai pusat pemerintahan sekaligus kawasan penyangga pertumbuhan ekonomi, Pemprov Maluku Utara mengusulkan pembangunan empat infrastruktur utama dengan total anggaran Rp636,12 miliar.
Baca Juga:
Rinciannya terdiri atas pembangunan Stadion Sepakbola Sofifi Rp340 miliar, Pasar Higienis Sofifi Rp36,12 miliar, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Rp240 miliar, serta Gedung Pemadam Kebakaran Sofifi Rp20 miliar.
Risman menghadiri langsung pertemuan tersebut dan bertemu dengan Kepala Bidang Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Sukanto.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PU yang mengundang Pemprov Maluku Utara dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Program Pembangunan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun Anggaran 2028.
Baca Juga:
Pembahasan akan dilanjutkan dalam Rakorbangwil atau Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026.
Bagi Pemprov Maluku Utara, tindak lanjut dari Kementerian PU membuka peluang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, terutama di Sofifi, di tengah semakin terbatasnya ruang fiskal daerah.
Namun, dengan total usulan mencapai Rp2,615 triliun, realisasi program tetap bergantung pada skala prioritas serta kemampuan anggaran pemerintah pusat. Bagi Sofifi, masuknya agenda pembangunan ke dalam pembahasan pemerintah pusat menjadi sinyal penting bagi percepatan transformasi ibu kota Maluku Utara tersebut menjadi kawasan pemerintahan dan pusat pertumbuhan baru.
Baca Juga:
Join channel telegram infosofifi.id agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
