Gubernur Sherly Dorong Kopdes Merah Putih Jadi Motor Ekonomi Desa di Maluku Utara

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda meminta pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa serius memaksimalkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Pesan itu disampaikan Sherly saat menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Lapangan Perikanan Bastiong, Ternate, Rabu, 5 Juli 2026.

Seminar tersebut merupakan kolaborasi Asosiasi Desa Seluruh Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

Hadir dalam kegiatan itu Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDKMP Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, unsur Forkopimda, anggota DPR RI, para bupati dan wali kota se-Maluku Utara, kepala desa, serta pendamping desa.

Dalam sambutannya, Sherly menekankan bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa.

Menurutnya, kesamaan pemahaman mengenai arah kebijakan dan tata kelola program sangat penting agar tidak terjadi kesalahan informasi maupun implementasi di tingkat desa.

“Kami, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, memberikan apresiasi atas program Kemenko Pangan dan Kemendes PDT, khususnya alokasi stimulus sebesar Rp2,5 miliar per desa untuk pengembangan usaha. Namun yang paling penting adalah memastikan pengembangan usaha tersebut disusun melalui perencanaan yang matang dan sesuai dengan potensi masing-masing desa,” kata Sherly.

Sherly mengingatkan, keberhasilan program pemerintah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran. Data yang akurat dan perencanaan yang matang menjadi kunci agar program tepat sasaran.

Ia mencontohkan program cetak sawah baru di Maluku Utara.

Awalnya, Maluku Utara mendapatkan kuota pengembangan sawah seluas 10.000 hektare untuk mendongkrak produksi beras. Saat ini, produksi beras daerah tersebut baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan masyarakat.

Namun setelah dilakukan verifikasi melalui Sistem Informasi Baseline (SIB) oleh tim Universitas Gadjah Mada (UGM), hanya sekitar 2.500 hektare lahan yang dinyatakan memenuhi syarat.

Artinya, Maluku Utara berpotensi kehilangan peluang pengembangan sawah seluas 7.500 hektare karena data lahan yang diajukan belum memenuhi persyaratan.

“Kita kehilangan kuota 7.500 hektare akibat kendala validitas data lahan. Usulan berasal dari pemerintah kabupaten kepada Kementerian Pertanian. Karena itu saya meminta seluruh bupati segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mengecek kembali data lahan. Kesempatan memperbaiki data masih diberikan dan harus dimanfaatkan dengan baik,” tegasnya.

Persoalan serupa juga ditemukan dalam Program Kampung Nelayan Merah Putih periode 2025–2030.

Dari 30 lokasi yang diusulkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hanya 12 lokasi yang dinyatakan layak setelah melalui proses verifikasi.

Sebagian lokasi lainnya masih terkendala status kepemilikan lahan dan persoalan administrasi yang tumpang tindih.

Karena itu, Sherly meminta para bupati dan wali kota segera berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan di masing-masing daerah.

Ia menekankan agar lahan yang diusulkan untuk program pemerintah memiliki status hukum yang jelas atau clean and clear, sehingga tidak menjadi hambatan saat program mulai dilaksanakan.

Sherly menilai Koperasi Merah Putih memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat ekonomi desa, menjaga ketahanan pangan, serta meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

Pemprov Maluku Utara, kata dia, juga terus menyiapkan dukungan bagi masyarakat pesisir.

Pada 2025, pemerintah provinsi telah mengalokasikan bantuan 220 unit kapal untuk nelayan.

Program tersebut dilanjutkan pada 2026 melalui pengadaan 1.000 unit mesin tempel berkapasitas 15 hingga 20 PK.

Pemprov Maluku Utara juga menggandeng Bank Himbara melalui skema cost sharing Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu pengadaan bodi kapal bagi nelayan.

“Langkah ini kami lakukan agar ketika Program Kampung Nelayan Merah Putih berjalan, para nelayan sudah memiliki armada dan alat tangkap yang memadai. Dengan begitu produksi perikanan Maluku Utara dapat terus meningkat, pasokan tetap terjaga, dan kesejahteraan masyarakat pesisir ikut terdorong,” pungkas Sherly.

Bagi Gubernur Sherly, Koperasi Merah Putih bukan sekadar program kelembagaan di tingkat desa. Jika ditopang data yang valid, perencanaan yang matang, serta kolaborasi lintas pemerintahan, koperasi dapat menjadi salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat Maluku Utara dari desa.