Pemprov Malut Matangkan Strategi Tekan Inflasi dan Perkuat Ketahanan Pangan
Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat strategi menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan melalui penyusunan neraca pangan yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Komitmen itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, saat membuka Workshop Neraca Pangan Provinsi Maluku Utara di Kie Raha Room, Lantai 3 Muara Hotel Ternate, Selasa, 28 Juli 2026.
Workshop yang digelar atas kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Maluku Utara, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) tersebut dihadiri pimpinan instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Sekprov menegaskan bahwa isu pangan kini tidak lagi sekadar berkaitan dengan sektor pertanian, tetapi telah menjadi pilar penting ketahanan nasional yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas harga, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, penguatan tata kelola pangan juga menjadi bagian dari implementasi visi RPJMD Maluku Utara 2025–2029 serta agenda Asta Cita Presiden RI.
Baca Juga:
“Sebagai wilayah kepulauan, Maluku Utara menghadapi tantangan geografis berupa tingginya biaya logistik, faktor cuaca, hingga perbedaan pola produksi antarwilayah. Karena itu, neraca pangan bukan sekadar data statistik, tetapi menjadi instrumen strategis untuk memetakan ketersediaan pasokan, mendeteksi surplus maupun defisit, serta menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Samsuddin.
Ia juga menyoroti tingginya ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Menurutnya, perubahan pola mata pencaharian masyarakat yang lebih banyak bergeser ke sektor perkebunan, pertambangan, maupun aparatur sipil negara (ASN), membuat budaya menanam tanaman pangan untuk kebutuhan rumah tangga mulai ditinggalkan.
“Dulu masyarakat kita terbiasa menanam tanaman pangan sendiri. Sekarang banyak yang beralih ke komoditas perkebunan seperti kelapa, cengkeh, dan pala karena dianggap lebih praktis. Akibatnya, ketika daerah pemasok menahan distribusi, harga pangan di Maluku Utara langsung mengalami gejolak,” katanya.
Baca Juga:
Untuk itu, Sekprov mengajak seluruh pemangku kepentingan mendorong masyarakat kembali membudidayakan tanaman pangan, termasuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai langkah memperkuat kemandirian pangan dari tingkat desa.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Sirtalya J. Rando, menyampaikan pentingnya penyediaan data pangan yang valid dan terintegrasi guna mendukung pengendalian inflasi, khususnya pada kelompok komoditas volatile food seperti cabai, bawang merah, dan hortikultura.
Ia mengungkapkan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan Maluku Utara pada Juni 2024 sempat mencapai 2,45 persen (month-to-month), tertinggi secara nasional, dengan akumulasi inflasi year-to-date sebesar 5,16 persen. Kondisi tersebut menjadi pelajaran penting agar pemerintah memiliki sistem pemantauan pasokan yang lebih akurat.
Baca Juga:
“Momentum workshop ini sangat tepat untuk memanfaatkan potensi pelandaian inflasi pada triwulan III seiring masuknya musim panen hortikultura dan perikanan. Agar strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K—Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif—berjalan optimal, diperlukan data pasokan yang akurat, tervalidasi, dan diperbarui secara berkala,” ujarnya.
Menurut Sirtalya, hasil workshop tidak hanya menghasilkan penyamaan persepsi terkait metodologi penyusunan neraca pangan, tetapi juga menjadi langkah awal pengoperasian website neraca pangan daerah yang terintegrasi dengan kalender tanam serta jadwal pelaksanaan Gerakan Pasar Murah.
Workshop bertema “Optimalisasi Neraca Pangan Daerah sebagai Instrumen Strategis Pengendalian Volatilitas Volatile Food di Provinsi Maluku Utara” ini turut dihadiri Ketua Tim Pokja Neraca Pangan Bapanas Dina Setyowati, Kepala Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, Kepala DPMPTSP Maluku Utara, serta perwakilan OPD teknis dari seluruh kabupaten/kota.
Baca Juga:
Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bapanas, BPS, Bulog, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara optimistis mampu membangun sistem tata kelola pangan yang lebih adaptif, berbasis data, dan berkelanjutan sebagai fondasi menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
Join channel telegram infosofifi.id agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
