BPBJ Bahas Sinkronisasi OSS RBA untuk Pelaku Usaha
Sofifi: Biro Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Maluku Utara bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Malut menggelar rapat koordinasi membahas sinkronisasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Kode Baku Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Kamis (25/9/2025).
Pertemuan ini menyoroti kendala yang kerap dihadapi pelaku usaha, terutama terkait NIB yang gagal tersinkronisasi dalam sistem pengadaan secara elektronik (SPSE), khususnya pada Katalog Versi 6.
Akibatnya, pelaku usaha baik UMKM maupun perusahaan menengah sering kesulitan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Baca Juga:
“Kalau NIB gagal sinkron, itu artinya usaha mereka terhambat. Padahal NIB ini ibarat KTP-nya dunia usaha,” jelas Krisnawanto dari BPBJ Malut.
Dalam kesempatan itu, pihak DPM-PTSP menjelaskan teknis penerbitan NIB melalui sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) yang saat ini menjadi standar nasional.
Selain aspek teknis, DPM-PTSP juga menekankan peran NIB sebagai pintu masuk bagi pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan, mengikuti program pemerintah, hingga memperluas pasar.
Baca Juga:
Plt. Kepala BPBJ Malut, Ir. Hairil Hi. Hukum, menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk memudahkan jalan bagi pelaku usaha.
“Sinergi antarinstansi bukan hanya soal dokumen dan sistem, tapi tentang membuka jalan agar pelaku usaha bisa berlari lebih cepat, sehingga ekonomi daerah ikut bertumbuh,” ujarnya.
Rapat tersebut menjadi langkah awal penyamaan persepsi dan perbaikan sistem antara BPBJ dan DPM-PTSP Malut.
Baca Juga:
Pemerintah berharap sinergi ini dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih ramah, terbuka, dan penuh peluang bagi masyarakat Maluku Utara.
Join channel telegram infosofifi.id agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
