Kesejahteraan Tertinggal: Gubernur Sherly Dorong Infrastruktur Rp2,9 Triliun untuk Maluku Utara
Daftar isi:
Di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang melesat tinggi, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, justru menyoroti sisi lain yang belum tersentuh: pemerataan kesejahteraan. Dalam pertemuan bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, ia mengajukan usulan pembangunan infrastruktur senilai Rp2,9 triliun kepada pemerintah pusat.
Pertemuan yang berlangsung di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Rabu 22 April 2026 itu menjadi momentum bagi Sherly untuk mengungkap “paradoks” pembangunan di daerahnya.
Meski Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional pada 2025 sebesar 34 persen (year on year), angka tersebut dinilai belum mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Baca Juga:
“Pertumbuhan tinggi ini tidak berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan. Masalah utamanya ada pada konektivitas yang masih terbatas,” tegas Sherly di hadapan anggota DPR RI.
Ia menjelaskan, sekitar 60 persen masyarakat Maluku Utara bekerja sebagai petani dan 20 persen sebagai nelayan. Namun, keterbatasan infrastruktur seperti jalan dan jembatan membuat distribusi hasil produksi menjadi tidak efisien, sehingga sulit menjangkau pasar.
“Banyak wilayah belum terkoneksi. Ini membuat hasil pertanian dan perikanan terhambat,” ujarnya.
Baca Juga:
Di sisi lain, tekanan fiskal turut memperburuk keadaan. Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp3,5 triliun untuk provinsi serta kabupaten/kota, mempersempit ruang gerak anggaran daerah. Karena itu, Pemprov Maluku Utara sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat.
Fokus Infrastruktur Strategis
Dari total usulan Rp2,9 triliun, terdapat sejumlah program prioritas yang dinilai krusial, diantaranya perbaikan jalan provinsi dengan proyeksi anggaran sebasar Rp789 miliar melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD), pengembangan Sofifi sebesar Rp686 miliar sebagai ibu kota provinsi, mencakup stadion, pasar higienis, terminal, hingga fasilitas kesehatan.
Selanjutnya pembangunan jalan ruas Maba–Sagea yang penghubung Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Ruas ini dinilai strategis untuk kawasan industry dan diproyeksikan memangkas waktu tempuh dari 10 jam menjadi 2 jam.
Baca Juga:
Peningkatan akses Bandara Cekel Rp348 miliar, melalui pengaspalan Trans Kie Raha, yang akan memangkas perjalanan dari Sofifi menjadi sekitar 1 jam.
Status Sofifi Jadi Sorotan
Sherly juga menyinggung status Sofifi yang hingga kini belum menjadi daerah otonom, meski telah 26 tahun ditetapkan sebagai ibu kota provinsi. Saat ini, Sofifi masih berstatus kelurahan di bawah Kota Tidore Kepulauan.
“Kondisi ini menghambat akses terhadap program pusat, termasuk layanan kesehatan. Kami dorong agar Sofifi segera memiliki kode wilayah sendiri,” ujarnya.
Baca Juga:
Transportasi, Logistik, dan Bencana
Selain jalan, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan pelabuhan penyeberangan di sejumlah wilayah seperti Pulau Rao, Kasiruta, Mandioli, Loloda, dan Pulau Hiri. Frekuensi kapal Tol Laut pun diminta ditambah dari satu menjadi dua kali sebulan guna menekan biaya logistik.
Tak hanya itu, Sherly turut mengajukan anggaran penanganan bencana, di antaranya Rp23,7 miliar untuk perbaikan rumah terdampak banjir di Halmahera Utara dan Barat, Rp28,7 miliar untuk rehabilitasi pascagempa di Ternate dan Batang Dua.
Ia juga mengusulkan subsidi angkutan barang bagi petani serta bantuan bus sekolah untuk wilayah terpencil.
Baca Juga:
“Tanpa konektivitas yang memadai, biaya logistik akan tetap tinggi. Masyarakat akan terus bertanya, apa manfaat hilirisasi jika tidak mereka rasakan,” pungkas Sherly.
Join channel telegram infosofifi.id agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
