Publik Dapat Mengakses Informasi Hukum melalui JDIH

TERNATE– Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir menyampaikan keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di era globalisasi dan reformasi yang mengedepankan penegakkan supermasi hukum sangat diperlukan.

Berdasarkan data Kemenkum Malut, terdapat 27 keanggotaan JDIH di Malut, yang terdiri atas seluruh pemda kabupaten, kota maupun provinsi, perguruan tinggi, serta entitas negara lainnya. untuk itu, Argap Situngkir mendorong agar seluruh keanggotaan dapat proaktif mengoptimalkan keberadaan laman JDIH untuk mengupdate setiap informasi, kebijakan, dan regulasi di wilayahnya sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, maupun peningkatan literasi hukum.

“Dengan kondisi geografis kepulauan di Malut, dan kebutuhan akan ketersediaan informasi hukum yang cepat, akurat, dan transparan menjadi kunci pentingnya peran JDIH pada seluruh perangkat daerah. Publik membutuhkan informasi hukum, baik untuk penelitian, dan informasi publik, serta mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan hukum,” terang Argap Situngkir dalam keterangannya, Selasa (30/9).

Kaitan dengan itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi saat kegiatan Pembinaan dan Pengembangan JDIH secara daring, yang melibatkan seluruh pemda di Malut menyebutkan bahwa JDIH bukan hanya sebagai pusat dokumentasi. Menurutnya JDIH berperan sebagai sistem pelayanan hukum dan pengembangan hukum nasional yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia menambahkan, integrasi sistem JDIH secara digital akan semakin memudahkan pencarian, penelusuran, dan akses masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan maupun produk hukum lainnya.

“Saya berharap peserta yang hadir dapat mengikuti pedoman yang disampaikan dengan serius, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini juga memudahkan bagi kepala desa, paralegal maupun anggota kadarkum untuk mengakses informasi hukum lewat pengelolah JDIH di wilayah,” pungkasnya.