Pascabanjir Besar, Pemprov Maluku Utara Kawal Pemulihan Akses Warga

Jejak banjir dan longsor masih membekas di Halmahera Utara. Dari jembatan tergerus hingga sungai yang melebar, bencana hidrometeorologi awal Januari lalu menyisakan ancaman serius bagi akses dan keselamatan warga. Di tengah kondisi itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara turun langsung ke lapangan memastikan seluruh instruksi Gubernur dijalankan hingga tuntas.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan penanganan dampak banjir dan longsor di Kabupaten Halmahera Utara berjalan sesuai instruksi Gubernur Maluku Utara. Selama dua hari, 7–8 Februari 2026, Tim Penanganan Darurat Pemprov Malut menyusuri satu per satu titik terdampak untuk memastikan akses masyarakat kembali terbuka dan aman.

Tim yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Inspektorat Maluku Utara, serta melibatkan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara itu bergerak dari Kecamatan Galela hingga Loloda Utara. Peninjauan turut didampingi Anggota DPRD Malut Dapil Halmahera Utara–Morotai, Aksandri Kitong.

Peninjauan diawali di Jembatan Ake Aru, ruas jalan Ngidiho–Lapi, Kecamatan Galela. Jembatan ini sempat memutus total akses warga setelah opritnya terlepas sepanjang sekitar 69 meter akibat luapan sungai pada 6 Januari 2026. Kini, hasil penanganan darurat mulai terlihat. Akses jalan sudah kembali dapat dilalui setelah Pemprov Malut berkolaborasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara membangun ulang oprit dan menata alur sungai.

Dari Ake Aru, tim melanjutkan peninjauan ke Jembatan Ake Sakita dan Ake Pitao di Galela Utara. Kedua jembatan tersebut mengalami kerusakan cukup serius akibat terjangan banjir. Tim mencatat kondisi struktur dan memastikan langkah lanjutan agar jembatan tetap aman saat curah hujan tinggi kembali terjadi.

Di Desa Posi-Posi, Kecamatan Loloda Utara, luapan Sungai Ake Kusuwani menghantam kebun warga dan menggerus area sekitar jembatan. Sungai yang sebelumnya telah dinormalisasi dan dipasangi bronjong kembali rusak akibat derasnya arus banjir awal Januari lalu.

Peninjauan berlanjut ke ruas Lapi–Darume. Talud penahan longsoran dan jembatan yang sempat ambruk sebagian kini telah diperbaiki dan akses kembali normal. Meski demikian, tim tetap memantau detail pekerjaan agar infrastruktur yang dibangun mampu bertahan menghadapi cuaca ekstrem.

Kondisi paling mengkhawatirkan ditemukan di Jembatan Desa Pacao, Loloda Utara. Jembatan tersebut sempat putus akibat banjir dan kini hanya dapat dilalui melalui jembatan darurat berbahan batang kelapa. Akses memang kembali terbuka, namun kerawanan masih menjadi kekhawatiran warga setiap kali hujan deras turun.

Peninjauan ditutup di Desa Roko, Kecamatan Galela Barat. Di lokasi ini, alur sungai tampak semakin melebar akibat kikisan arus deras. Air sungai bahkan sempat meluap hingga ke atas jembatan dan merobohkan bronjong yang sebelumnya dibangun Pemprov Malut. Sementara itu, ruas jalan Galela–Kedi yang sempat tertutup longsoran kini sudah dapat dilalui, meski material longsor masih terlihat di bahu jalan.

Bagi warga, kehadiran pemerintah memberi rasa lega. Amrul Walanda, warga Desa Pacao, mengaku banjir besar sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat hampir sepekan. Jalur tersebut merupakan satu-satunya akses menuju pusat kabupaten.

“Alhamdulillah, pemprov turun tangan membangun jembatan darurat. Kami menunggu sekitar satu minggu, lalu pengerjaannya kurang lebih 10 hari,” ujar Amrul.

Ia berharap jembatan permanen segera dibangun agar warga tidak lagi dihantui rasa cemas saat hujan deras turun berjam-jam.

“Terima kasih Ibu Gubernur, terima kasih juga Pak Aksandri Kitong,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPBD Maluku Utara, Fehby Alting, mengatakan bencana di Halmahera Utara merupakan banjir hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi pada 6–9 Januari 2026. Ia menegaskan seluruh penanganan dilakukan sesuai instruksi Gubernur Maluku Utara untuk bergerak cepat di lapangan.

“Sesuai arahan Ibu Gubernur, kami memastikan penanganan darurat dilakukan agar akses masyarakat tetap terbuka dan bisa dilalui,” ujarnya.

Anggota DPRD Malut, Aksandri Kitong, mengapresiasi langkah cepat Pemprov Malut dalam mengawal penanganan pascabencana. Menurutnya, kehadiran pemerintah di lapangan menjadi bukti bahwa instruksi Gubernur tidak berhenti di atas kertas.

“Kami di DPRD akan terus mengawasi agar penanganan ini benar-benar tuntas dan masyarakat bisa beraktivitas dengan aman,” tandas politisi Demokrat itu.