Beranda Pedagogi Nelayan dan UMKM Didorong Masuk BPJS Ketenagakerjaan

Nelayan dan UMKM Didorong Masuk BPJS Ketenagakerjaan

Oleh red - Mei 9, 2026, 4:19 am

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda saat menghadiri penyerahan bantuan longboat untuk nelayan. Foto: ist

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menegaskan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan ekonomi bagi masyarakat, khususnya pekerja sektor informal seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM.

Menurut Sherly, program BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat besar dengan biaya iuran yang sangat terjangkau. Hanya dengan sekitar Rp200 ribu per tahun, atau berkisar Rp16.800 hingga Rp18 ribu per bulan, masyarakat sudah bisa mendapatkan perlindungan dari berbagai risiko kerja maupun musibah tak terduga.

“Dengan Rp200 ribu per tahun lewat BPJS Ketenagakerjaan itu, banyak risiko-risiko yang tidak bisa kita prediksi itu bisa ada safety net ekonomi,” ujar Sherly saat diwawancarai awak media di Bela Hotel, Kamis, 7 Mei 2026.

Sherly mengungkapkan, manfaat program tersebut telah dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku Utara. Ia mencontohkan seorang nelayan penerima bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah daerah yang baru terdaftar selama satu bulan sebelum mengalami kecelakaan kerja.

Meski baru menjadi peserta dalam waktu singkat, keluarga korban tetap menerima santunan dengan nilai hampir Rp200 juta.

“Kayak contoh kemarin 2025 ketika program kita memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan, mereka baru ikut satu bulan kemudian ada kecelakaan, itu lumayan, hampir Rp200-an juta ke keluarga yang ditinggalkan,” katanya.

Sherly menilai masih banyak pekerja informal yang belum memahami pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong sosialisasi agar semakin banyak warga mendapat perlindungan.

“Kepesertaan informal kita itu bahkan sudah 108 persen, hanya saja informal kita itu rendah, cuma di 32 persen. Siapa itu informal? UMKM, petani, dan nelayan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada 2025 telah mencapai 57 persen. Pemprov menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 68 persen pada 2026 melalui perluasan perlindungan bagi pekerja rentan di berbagai daerah.