Sinergi BPBJ Malut-LKPP Sosialisasi Pelatihan dan Uji Kompetensi JFPBJ

INFOSofifi, Ternate: Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagai wujud komitmen tersebut, Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara (BPBJ Malut) berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Sosialisasi Pengelolaan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) pada Kamis (16/10/2025) secara daring melalui Zoom Meeting.

Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara (BPSDM Malut) yang dihadiri oleh Amon Tude selaku Kepala Bidang Sertifikasi, pejabat struktural BPBJ Malut, para JF PPBJ Ahli Muda dan Ahli Pertama, serta ASN BPBJ Malut.

Baca Juga:

Pemprov Maluku Utara Alokasikan Rp5,1 Miliar untuk Beasiswa S1 2026, Target 1.600 Mahasiswa

Narasumber dalam sosialisasi ini adalah Fika Daustar dari Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP. Dalam pemaparannya, Fika menjelaskan bahwa penyelenggara pelatihan penjenjangan JF PPBJ harus merupakan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) yang terdaftar di Puslat SDM PBJ LKPP, tidak sedang dikenakan sanksi, serta memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk penyampaian proposal pengajuan pelatihan untuk penilaian kelayakan.

LPPBJ yang telah memenuhi syarat di Provinsi Maluku Utara adalah BPSDM Malut yang sudah terakreditasi A dari LKPP.

Fika juga memaparkan, peserta pelatihan penjenjangan JF PPBJ untuk jenjang Madya harus memiliki SK pengangkatan sebagai Pengelola PBJ minimal jenjang Muda, pangkat tertinggi di jenjang Muda (III/d) selama minimal dua tahun, memenuhi angka kredit 200 untuk kenaikan jenjang, menyiapkan portofolio, serta mengisi lembar komitmen peserta dari pimpinan atau atasan langsung.

Baca Juga:

Peluang Triliunan Rupiah: Sherly Dorong Hilirisasi Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan di Maluku Utara

Untuk evaluasi pelatihan, ada empat kriteria penilaian: Pre-test dan Post-test (10%), laporan pelatihan (60%), keaktifan selama tatap muka online (10%), dan Orkestra (20%). Kelulusan peserta dikategorikan menjadi:

Sangat Baik: 85–100, Baik: 70–84, Cukup: 60–69, Kurang: <60, Peserta dinyatakan lulus jika memperoleh nilai minimal 70.

Usai pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan banyaknya pertanyaan serta saran yang disampaikan.

Baca Juga:

Suasana Hangat Open House Wagub Maluku Utara, Sarbin Sehe Tekankan Persatuan di Hari Raya

Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi BPBJ Malut, Iksan M. Saleh, mengingatkan agar calon peserta mempersiapkan diri sebaik mungkin.

“Seluruh peserta diharapkan mempersiapkan portofolio sebagai salah satu syarat utama untuk mengikuti pelatihan,” ujar mantan pengurus ICMI Malut ini.

Sementara itu, Plt. Kepala Biro PBJ Malut, Hairil Hi. Hukum, menegaskan bahwa sosialisasi ini menjadi tahapan penting dalam mempersiapkan pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi (Ukom) penjenjangan JF PPBJ.

Baca Juga:

Pesan Idulfitri 1447 H, Gubernur Sherly Ajak Warga Maluku Utara Perkuat Persaudaraan

“Kegiatan Ukom ini sangat penting untuk memastikan ASN yang menduduki JF PPBJ memiliki kompetensi sesuai standar LKPP. Ini langkah strategis untuk meningkatkan kualitas ASN di bidang pengadaan barang/jasa,” tandas Hairil.