Dorong Pemulihan Pascagempa dan Konflik Sosial di Maluku Utara, Gubernur Sherly Jemput Dukungan Pempus
Di tengah upaya pemulihan pascagempa bumi dan konflik sosial yang mengguncang Maluku Utara awal April 2026, Gubernur Sherly Laos bergerak cepat menjemput dukungan pemerintah pusat.
Dalam forum Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar pada 28 April 2026 kemarin, Sherly mengusulkan anggaran ratusan miliar guna memulihkan kondisi masyarakat dan daerah terdampak.
Dalam paparannya, Sherly mengungkapkan bahwa Maluku Utara menghadapi dua peristiwa besar secara beruntun yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Gempa bumi berkekuatan 7,6 magnitudo yang terjadi pada 2 April 2026 menyebabkan lebih dari 2.000 warga terdampak di sejumlah wilayah.
Baca Juga:
Belum pulih dari bencana tersebut, sehari kemudian konflik sosial pecah di Kabupaten Halmahera Tengah, tepatnya antara warga Desa Banemo dan Desa Sibenpopo. Situasi itu memperburuk kondisi keamanan dan sosial masyarakat setempat.
“Total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp136 miliar untuk pemulihan pascabencana dan konflik sosial,” ujar Sherly dalam rapat koordinasi tersebut.
Dari total kebutuhan anggaran itu, sekitar Rp79,9 miliar dialokasikan untuk penanganan awal dan stabilisasi keamanan, sedangkan sekitar Rp57 miliar diperuntukkan bagi rehabilitasi permukiman warga serta fasilitas sosial yang terdampak.
Baca Juga:
Sherly menegaskan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah tanggap darurat, mulai dari pengamanan wilayah, penanganan warga terdampak, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian, percepatan pemulihan dinilai membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga strategis, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Keuangan, Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Kepolisian Republik Indonesia.
Dalam forum itu, pemerintah pusat menyatakan dukungannya terhadap langkah percepatan pemulihan di Maluku Utara melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Baca Juga:
Sherly juga memastikan kondisi di lapangan mulai berangsur kondusif. Warga terdampak konflik disebut telah kembali tenang, sementara aparat keamanan bersama pemerintah daerah terus melakukan pemantauan guna mencegah potensi konflik susulan.
Selain fokus pada pemulihan fisik, pemerintah turut menyiapkan program pemulihan sosial, termasuk pembangunan fasilitas ibadah serta bantuan bagi masyarakat terdampak bencana dan konflik sosial.
Menurut Sherly, kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan masyarakat segera kembali beraktivitas normal.
Baca Juga:
“Sinergi pusat dan daerah penting agar pemulihan berjalan cepat dan masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal,” pungkasnya.
Join channel telegram infosofifi.id agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
