Sherly Dorong “Satu Peta” di Maluku Utara Cegah Konflik Agraria
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mendorong percepatan integrasi data spasial atau kebijakan “satu peta” guna mencegah konflik lahan dan tumpang tindih izin usaha di daerah kaya sumber daya alam tersebut.
Menurut Sherly, selama ini perbedaan data peta antarinstansi menjadi salah satu sumber utama konflik agraria di Maluku Utara. Ia menyebut peta dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, hingga sektor energi dan sumber daya mineral sering kali tidak sinkron.
“Jangan sampai beda kementerian, beda peta,” Kata Sherly dalam Sosialisasi dan FGD Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat di Bela Hotel Ternate, Senin25 Mei 2026.
Baca Juga:
Pemprov Maluku Utara, lanjut dia, tengah merencanakan kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memperkuat data spasial daerah.
Ia menilai integrasi peta penting agar pemerintah memiliki dasar yang jelas sebelum membuka investasi baru, khususnya di sektor tambang dan perkebunan.
“Ketika investor masuk ke Maluku Utara, mereka harus yakin tanah itu bebas dari potensi konflik di masa depan,” ujarnya.
Baca Juga:
Selain pembenahan data, Sherly juga meminta penyelesaian konflik dilakukan secara bertahap dengan menentukan kasus prioritas.
“Kalau semua mau dibereskan sekaligus, nanti tidak ada yang selesai. Fokus satu per satu sambil memitigasi konflik baru,” katanya.
Sherly turut meminta Dinas Kehutanan lebih aktif turun ke lapangan dan tidak hanya menunggu laporan administratif.”Masalahnya ada di lapangan, jadi pendekatannya juga harus jemput bola,” ucap Sherly.
Baca Juga:
Ia berharap FGD tersebut menghasilkan langkah konkret untuk menyelesaikan konflik tenurial yang selama ini menghambat kepastian hukum, investasi, dan kesejahteraan masyarakat adat di Maluku Utara.
Join channel telegram infosofifi.id agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
