Gubernur Sherly Ultimatum OPD: Disiplin dan Fokus Layani Rakyat

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda memberikan peringatan keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja lebih disiplin, terintegrasi, serta berorientasi pada pelayanan nyata bagi masyarakat.

Peringatan keras itu disampaikan Sherly saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara di halaman Kantor Gubernur, Sofifi, Senin, 4 Mei 2026.

Dalam arahannya, Sherly memaparkan sejumlah catatan penting hasil evaluasi kinerja pemerintahan sejak 2025 hingga April 2026. Ia menyoroti lemahnya kedisiplinan administrasi di sejumlah OPD, terutama terkait keterlambatan penginputan data kepegawaian yang berdampak pada pembayaran gaji ASN secara elektronik.

“Ini peringatan pertama dan terakhir. Jika masih terjadi keterlambatan, akan ada catatan kinerja langsung bagi kepala OPD, sekretaris, dan bendahara,” tegasnya.

Di sektor keuangan, Sherly mengingatkan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD akan mulai berlaku pada 2027. Dengan APBD Maluku Utara sebesar Rp2,7 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,2 triliun, target PAD tahun 2026 dipatok naik menjadi Rp1,5 triliun.

Ia memperingatkan, kegagalan mencapai target tersebut dapat berdampak pada pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di tahun 2027.

“Kesejahteraan ASN adalah tanggung jawab bersama. Semua OPD harus berkolaborasi mengoptimalkan sektor pajak dan retribusi,” ujarnya.

Tak hanya itu, Sherly juga mengungkap hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025 yang menempatkan Maluku Utara di peringkat 31 dari 34 provinsi. Ia menilai persoalan utama terletak pada belum terintegrasinya data antar-OPD.

“Data yang tidak akurat menjadi penghambat kebijakan. Ini harus segera dibenahi,” katanya.

Dalam mendorong percepatan pembangunan, hasil efisiensi anggaran akan difokuskan pada penguatan infrastruktur konektivitas, khususnya jalan dan jembatan. Ia bahkan mendorong penggunaan skema kontrak payung untuk pekerjaan lapis penetrasi (lapen) sebagai langkah inovatif.

“Konektivitas adalah kunci agar layanan pendidikan dan kesehatan menjangkau hingga pelosok,” pesannya kepada Dinas PUPR.

Di sektor pendidikan, Pemprov Maluku Utara terus memperluas akses melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi dan sekolah kedinasan, seperti PKN STAN, Politeknik Statistika STIS, Universitas Gadjah Mada, dan IPB University. Selain itu, program beasiswa S2 bagi ASN juga terus didorong.

Sementara itu, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 telah dibuka secara daring tanpa pungutan biaya untuk jenjang SMA, dengan jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi. Program ini ditargetkan berjalan efektif mulai Juli 2026.

Di bidang kesehatan, Sherly memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas layanan rumah sakit daerah. Ia meminta seluruh direktur RSUD melakukan pembenahan secara cepat dan menyeluruh.

“Ini menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat. Harus jadi prioritas utama,” tegasnya.

Menutup arahannya, Sherly mengingatkan bahwa belanja pegawai yang mencapai Rp1,2 triliun harus berbanding lurus dengan kinerja nyata.

“Setiap rupiah harus berdampak bagi kesejahteraan rakyat. ASN harus hadir sebagai solusi atas persoalan masyarakat,” pungkasnya.