PPIHD Malut Mulai Susun Anggaran Pelayanan Haji 2026

Ternate – Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Provinsi Maluku Utara mulai bahas persiapan pelayanan keberangkatan jemaah calon haji (JCH) tahun 2026. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan rapat koordinasi yang digelar di Asrama Haji Ngade, Ternate, Jumat 20 Februari 2026.

Rapat dipimpin langsung Ketua PPIHD, Asrul Gailea, dan dihadiri seluruh koordinator bidang kepanitiaan. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing bidang memaparkan rancangan anggaran biaya (RAB) yang dibutuhkan selama proses pelayanan JCH, mulai dari keberangkatan dari Ternate menuju embarkasi Makassar hingga kepulangan kembali ke daerah.

Salah satu paparan disampaikan Koordinator Bidang Transportasi yang dipimpin Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Maluku Utara, Dedy Kotambunan. Ia menjelaskan kebutuhan armada bus untuk mengantar jemaah dari Bandara Babullah Ternate menuju lokasi transit, serta perjalanan dari Bandara Hasanuddin Makassar ke Asrama Haji Sudiang.

Baca Juga:

Gubernur Sherly Pastikan Perhutanan Sosial di Maluku Utara Berdampak Nyata bagi Kesejahteraan Masyarakat

“Seluruh kebutuhan transportasi harus disiapkan secara matang demi kenyamanan dan keselamatan jemaah, baik saat keberangkatan maupun kepulangan,” ujar Dedy dalam rapat tersebut.

Menanggapi berbagai usulan RAB dari masing-masing bidang, Asrul Gailea menegaskan bahwa pengelolaan anggaran haji setiap tahunnya harus terus ditingkatkan agar lebih efektif dan tepat sasaran.

“Sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur, anggaran yang diusulkan benar-benar harus menjadi kebutuhan riil untuk kelancaran pelayanan masyarakat yang melaksanakan ibadah haji,” kata Asrul, Sabtu 21 Februari 2026.

Baca Juga:

Survei Nasional: Sherly Laos Peringkat 5 Gubernur Berkinerja Terbaik Pilihan Anak Muda

Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi serta pengelolaan anggaran secara profesional agar seluruh dana yang digunakan benar-benar memberi manfaat bagi jemaah dan mendukung kesuksesan penyelenggaraan haji di Maluku Utara.

Seluruh usulan anggaran tersebut, lanjut Asrul, akan disampaikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, serta Sekretaris Daerah, dengan melibatkan unsur inspektorat untuk memastikan setiap pembelanjaan sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku.

Dengan persiapan yang lebih terencana sejak awal, lanjut Asrul, PPIHD Maluku Utara optimistis pelayanan JCH tahun 2026 dapat berjalan lebih tertib, nyaman, dan berkualitas.

Baca Juga:

TPP ASN 2026 Turun, Gubernur Sherly: Kita Utamakan Masyarakat