Hadiri ATM Retreat Malaysia, Wamenpar Pertegas Komitmen RI Wujudkan Pariwisata Berkelanjutan

JAKARTA- Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong pariwisata hijau, inklusif, dan berkelanjutan dalam forum ASEAN Tourism Minister (ATM) Retreat yang berlangsung di Melaka, Malaysia, Senin (29/9/2025).

Dalam forum tingkat tinggi yang dihadiri para menteri pariwisata ASEAN, Wamenpar menyampaikan bahwa sektor pariwisata kini tidak bisa lagi hanya mengejar pertumbuhan jumlah wisatawan, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat lokal.

“Forum ini menjadi momentum memperkuat kerja sama ASEAN di sektor pariwisata, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perlambatan ekonomi, perubahan iklim, dan pergeseran preferensi wisatawan,” ujar Wamenpar Ni Luh Puspa.

Indonesia punya landasan yang kuat untuk berperan aktif di forum-forum internasional. Khususnya dalam mendorong terciptanya pariwisata yang berkelanjutan. Hal tersebut selaras dengan strategi nasional, di mana penerapan prinsip Blue, Green, Circular Economy (BGCE) ditetapkan sebagai pilar utama pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Konsep tersebut juga tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sebagai prioritas nasional. Pariwisata berkelanjutan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional.

Menghadapi tantangan perubahan iklim misalnya, Wamenpar Ni Luh Puspa mengatakan, Indonesia menyadari sepenuhnya urgensi penanganan perubahan iklim dalam pariwisata. Indonesia kemudian melakukan pendekatan dengan mempertegas komitmen global, perencanaan nasional, strategi sektoral, serta pelibatan masyarakat/komunitas.

“Presiden Prabowo baru-baru ini di Sidang Umum PBB menegaskan kembali komitmennya terhadap Perjanjian Paris. Indonesia juga merupakan salah satu negara pertama yang mendukung Deklarasi Glasgow tentang Aksi Iklim dalam Pariwisata, yang berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga setengahnya pada tahun 2030 dan mencapai net zero emission sebelum tahun 2050,” katanya.

Di tingkat nasional, seperti yang telah ditetapkan dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, pertumbuhan pariwisata dipastikan selaras dengan pengembangan berbasis alam, konservasi dan penilaian risiko iklim.

Sementara di tingkat sektoral, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan UNDP yang telah memprakarsai Peta Jalan Dekarbonisasi Pengembangan Pariwisata Indonesia.